Arteria beranggapan sebaliknya, saat ini negara membutuhkan PNS. Dengan tegas dia menyampaikan, negara berkewajiban memberikan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan yang riuh dari para perwakilan pekerja honorer yang hadir pada raker tersebut di  balkon ruang rapat.  

 

" Pelayanan publik yang mengerjakan honorer, malu kita jadi Negara Republik Indonesia pak," tegasnya saat Raker, Rabu (20/01).

 

Menurut penilaian Anggota Dewan dari Dapil Jawa Timur VI ini, alasan Men PAN-RB yang tidak mengangkat pegawai honorer karena masalah anggaran dan undang-undang, tidak berdasar. Kata Arteria, seorang menteri memiliki fungsi diskresi, yakni kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

 

"Bapak itu pengambil kebijakan. Bisa punya fungsi diskresi di sini. Kita punya Menteri PAN-RB untuk menjembatani dengan nurani, kebijakan dan politik hukumnya, sehingga aparatur semua terayomi," jelas Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

 

Arteria juga mempertanyakan data yang dimiliki oleh Men PAN-RB, yang menyebutkan ada 40 persen pekerja honorer dan sisanya 60 persen PNS, menurutnya data itu keliru. Dia mengungkapkan, "honorer itu 80 persen, 20 persennya PNS pendidik, ini fakta. Kalau datanya saja salah bagaimana mengatasi masalah," ketusnya.

 

Anggota Dewan yang pernah berprofesi menjadi pengacara ini mengatakan, jika data salah yang dimiliki Men PAN-RB ini disebabkan oleh timnya, karena itu dia menyarankan agar tim tersebut dirombak. "Sehingga mampu untuk memberikan formula penyelesaiaan. Tidak ada alasan tidak bisa, banyak yang ahli di bidang aparatur," tandas Arteria.(se,mp), foto : rni/parle/hr.